SISTEM PERWAKILAN RAKYAT

Nama : Syaqila Syalwa Putri N.K

NIM : 202510110110289

Kelas : G

Mata Kuliah : Hukum Tata Negara

Dosen Pengampu : Bayu Dwiddy Jatmiko S.H., M.Hum

 

BAB VI

SISTEM PERWAKILAN RAKYAT

 

A. Kedudukan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga negara yang terdiri dari anggota DPR dan DPD. Setelah perubahan UUD 1945, kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan setara dengan lembaga negara lainnya. MPR memiliki kewenangan utama seperti mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta dapat memberhentikan Presiden/Wakil Presiden sesuai ketentuan konstitusi.¹

 

B. Kedudukan DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga legislatif yang memiliki peran penting dalam pembentukan undang-undang. DPR memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam praktiknya, DPR bekerja bersama Presiden dalam membuat undang-undang, serta mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.²

 

C. Kedudukan DPD dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga perwakilan yang mewakili kepentingan daerah. Anggota DPD dipilih langsung oleh rakyat di setiap provinsi. DPD memiliki kewenangan terbatas dibanding DPR, yaitu terutama memberikan pertimbangan dan usulan terkait rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya di daerah.³

 

 

 

D. Kedudukan DPRD dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. DPRD berfungsi sebagai wakil rakyat di daerah yang memiliki tugas membentuk peraturan daerah (Perda), menyusun anggaran daerah bersama kepala daerah, serta mengawasi jalannya pemerintahan daerah. DPRD juga menjadi penghubung antara masyarakat daerah dengan pemerintah daerah.⁴

 _________________

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 2 dan 3.

 

[2] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A.

 

[3] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22C dan 22D.

 

[4] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

  

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERISTILAHAN, RUANG LINGKUP, DAN SUMBER HUKUM TATA NEGARA

  Nama : Syaqila Syalwa Putri Nur Khasanah NIM : 202510110110289 Kelas : G Mata Kuliah : Hukum Tata Negara Dosen Pengampu : Bayu Dwiwiddy Jatmiko, S.H., M.Hum. BAB I PERISTILAHAN, RUANG LINGKUP DAN SUMBER HUKUM TATA NEGARA a. Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara (HTN) Hukum Tata Negara adalah cabang hukum publik yang mengatur organisasi negara, hubungan antar lembaga negara, serta hubungan antara negara dan warga negara dalam bidang ketatanegaraan. HTN menitikberatkan pada struktur negara dan pelaksanaan kekuasaan negara berdasarkan konstitusi. Menurut Van der Pot , Hukum Tata Negara adalah peraturan yang menentukan badan-badan negara, kewenangannya, serta hubungan satu sama lain dan dengan warga negara.¹ Sedangkan menurut Logemann , HTN merupakan hukum yang mengatur organisasi negara secara keseluruhan.² b. Obyek dan Ruang Lingkup HTN Obyek HTN Obyek Hukum Tata Negara adalah negara dalam arti organisasi kekuasaan . Yang dikaji meliputi: 1.  ...
Baca selengkapnya

NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI INDONESIA

Nama : Syaqila Syalwa Putri Nur Khasanah NIM : 202510110110289 Kelas : G Mata Kuliah : Hukum Tata Negara Dosen Pengampu : Bayu Dwiwiddy Jatmiko S.H., M.Hum   BAB III NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI INDONESIA   A. Pengertian Negara Hukum Negara hukum merupakan konsep penyelenggaraan negara yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah maupun masyarakat harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.¹ Melalui konsep negara hukum, hukum berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan bernegara serta menjamin adanya ketertiban dan keadilan di masyarakat. Dengan demikian, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil. B. Ciri-ciri Negara Hukum Suatu negara dapat disebut sebagai negara hukum apabila memiliki beberapa ciri tertentu. Salah satunya adalah adan...
Baca selengkapnya

KEDUDUKAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Nama : Syaqila Syalwa Putri N.K NIM : 202510110110289 Kelas : G Mata Kuliah : Hukum Tata Negara Dosen Pengampu : Bayu Dwiddy Jatmiko S.H., M.Hum   BAB VII KEDUDUKAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA   A. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dilaksanakan secara langsung oleh rakyat sebagai wujud kedaulatan rakyat. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Untuk memenangkan pemilu, pasangan calon harus memperoleh lebih dari 50% suara dengan persebaran tertentu di sejumlah provinsi. Jika tidak terpenuhi, dilakukan putaran kedua. Menurut Jimly Asshiddiqie, pemilihan langsung ini memperkuat sistem presidensial karena Presiden memperoleh legitimasi langsung dari rakyat¹.   B. Wewenang, Kewajiban, dan Hak Presiden dan Wakil Presiden Presiden berkedudukan sebagai kepala neg...
Baca selengkapnya