PARTAI POLITIK DAN PEMILU DI INDONESIA

 

Nama : Syaqila Syalwa P.N.K

NIM : 202510110110289

KELAS : G

Mata Kuliah : Hukum Tata Negara

Dosen Pengampu : Bayu Dwiddy Jatmiko, S.H., M.Hum

BAB IV

PARTAI POLITIK DAN PEMILU DI INDONESIA

A. Pengertian Partai Politik

Partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan serta membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, partai politik juga berfungsi sebagai sarana pendidikan politik, rekrutmen politik, serta penyalur aspirasi masyarakat.

B. Latar Belakang Terbentuknya Partai Politik dan Tata Cara Pendirian

1. Latar Belakang

Partai politik terbentuk karena:

·       Adanya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan

·       Perbedaan ideologi dan kepentingan

·       Kebutuhan akan wadah penyaluran aspirasi rakyat

·       Perkembangan demokrasi

2. Tata Cara Pendirian

Pendirian partai politik harus memenuhi syarat:

·       Didirikan minimal oleh 50 orang warga negara Indonesia

·       Memiliki kepengurusan di tingkat pusat

·       Memiliki AD/ART

·       Didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh status badan hukum²

C. Persyaratan Keikutsertaan Parpol dalam Pemilu

Partai politik dapat mengikuti pemilu jika:

·       Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi

·       Memiliki kepengurusan di minimal 75% kabupaten/kota

·       Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk

·       Lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum³

D. Pembubaran Partai Politik

Partai politik dapat dibubarkan jika:

·       Melanggar konstitusi atau ideologi negara

·       Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945

·       Terlibat kegiatan yang mengancam keutuhan negara

Pembubaran partai politik hanya dapat dilakukan melalui putusan Mahkamah Konstitusi⁴

E. Sistem Pemilu di Indonesia

Indonesia menggunakan sistem pemilu:

·       Proporsional terbuka (pemilih memilih calon langsung)

·       Berdasarkan asas:

·       Langsung

·       Umum

·       Bebas

·       Rahasia

·       Jujur dan adil (LUBER JURDIL)

PEMBAHASAN PEMILU DI INDONESIA

1. Pengertian dan Sejarah Pemilu di Indonesia

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin negara secara demokratis.⁵

Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955, yang dianggap sebagai pemilu paling demokratis pada masa awal kemerdekaan.

2. Macam-Macam Pemilu di Indonesia

Pemilu di Indonesia meliputi:

·       Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

·       Pemilu DPR, DPD, dan DPRD

·       Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

 

3. Hubungan Pemilu dengan Partai Politik

Partai politik memiliki peran penting dalam pemilu, yaitu:

·       Mengusung calon pemimpin

·       Menjadi peserta pemilu

·       Menyalurkan aspirasi rakyat

·       Membentuk pemerintahan

Tanpa partai politik, proses demokrasi melalui pemilu tidak dapat berjalan efektif.

4. Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara pemilu di Indonesia terdiri dari:

·       Komisi Pemilihan Umum (KPU) → pelaksana utama

·       Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) → pengawas

·       Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) → penegak kode etik⁶

5. Perselisihan Hasil Pemilu

Perselisihan hasil pemilu terjadi apabila terdapat sengketa terhadap hasil perolehan suara.

Penyelesaiannya dilakukan oleh:

·       Mahkamah Konstitusi untuk sengketa hasil pemilu nasional

·       Badan Pengawas Pemilu untuk pelanggaran administrasi

 

_________

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 2 dan Pasal 3 mengenai pendirian dan pembentukan partai politik.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 173 tentang persyaratan partai politik peserta pemilu.

4. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24C ayat (1) tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi.

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat (1) tentang pengertian pemilu.

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ketentuan mengenai penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP).[1]

 


 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERISTILAHAN, RUANG LINGKUP, DAN SUMBER HUKUM TATA NEGARA

  Nama : Syaqila Syalwa Putri Nur Khasanah NIM : 202510110110289 Kelas : G Mata Kuliah : Hukum Tata Negara Dosen Pengampu : Bayu Dwiwiddy Jatmiko, S.H., M.Hum. BAB I PERISTILAHAN, RUANG LINGKUP DAN SUMBER HUKUM TATA NEGARA a. Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara (HTN) Hukum Tata Negara adalah cabang hukum publik yang mengatur organisasi negara, hubungan antar lembaga negara, serta hubungan antara negara dan warga negara dalam bidang ketatanegaraan. HTN menitikberatkan pada struktur negara dan pelaksanaan kekuasaan negara berdasarkan konstitusi. Menurut Van der Pot , Hukum Tata Negara adalah peraturan yang menentukan badan-badan negara, kewenangannya, serta hubungan satu sama lain dan dengan warga negara.¹ Sedangkan menurut Logemann , HTN merupakan hukum yang mengatur organisasi negara secara keseluruhan.² b. Obyek dan Ruang Lingkup HTN Obyek HTN Obyek Hukum Tata Negara adalah negara dalam arti organisasi kekuasaan . Yang dikaji meliputi: 1.  ...
Baca selengkapnya

NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI INDONESIA

Nama : Syaqila Syalwa Putri Nur Khasanah NIM : 202510110110289 Kelas : G Mata Kuliah : Hukum Tata Negara Dosen Pengampu : Bayu Dwiwiddy Jatmiko S.H., M.Hum   BAB III NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI INDONESIA   A. Pengertian Negara Hukum Negara hukum merupakan konsep penyelenggaraan negara yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah maupun masyarakat harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.¹ Melalui konsep negara hukum, hukum berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan bernegara serta menjamin adanya ketertiban dan keadilan di masyarakat. Dengan demikian, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil. B. Ciri-ciri Negara Hukum Suatu negara dapat disebut sebagai negara hukum apabila memiliki beberapa ciri tertentu. Salah satunya adalah adan...
Baca selengkapnya

KEDUDUKAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Nama : Syaqila Syalwa Putri N.K NIM : 202510110110289 Kelas : G Mata Kuliah : Hukum Tata Negara Dosen Pengampu : Bayu Dwiddy Jatmiko S.H., M.Hum   BAB VII KEDUDUKAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA   A. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dilaksanakan secara langsung oleh rakyat sebagai wujud kedaulatan rakyat. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Untuk memenangkan pemilu, pasangan calon harus memperoleh lebih dari 50% suara dengan persebaran tertentu di sejumlah provinsi. Jika tidak terpenuhi, dilakukan putaran kedua. Menurut Jimly Asshiddiqie, pemilihan langsung ini memperkuat sistem presidensial karena Presiden memperoleh legitimasi langsung dari rakyat¹.   B. Wewenang, Kewajiban, dan Hak Presiden dan Wakil Presiden Presiden berkedudukan sebagai kepala neg...
Baca selengkapnya