LEMBAGA-LEMBAGA DI INDONESIA

 

Nama : Syaqila Syalwa Putri N.K

NIM : 202510110110289

Kelas : G

Mata Kuliah : Hukum Tata Negara

Dosen Pengampu : Bayu Dwiddy Jatmiko S.H., M.Hum

 

BAB V

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA

 

A. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, melainkan langsung kepada rakyat melalui pemilihan umum. Sistem ini juga menerapkan prinsip checks and balances agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga saja.¹

 

B. Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif adalah lembaga yang berfungsi membuat undang-undang, menyusun anggaran, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Di Indonesia, lembaga legislatif terdiri dari DPR, DPD, dan MPR yang masing-masing memiliki fungsi dan kewenangan berbeda sesuai dengan UUD 1945.²

 

C. Lembaga Eksekutif

Lembaga eksekutif adalah lembaga yang menjalankan pemerintahan dan melaksanakan undang-undang. Lembaga ini dipimpin oleh presiden yang dibantu oleh wakil presiden serta para menteri dalam menjalankan tugas pemerintahan.³

 

D. Lembaga Yudikatif

Lembaga yudikatif berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Di Indonesia, lembaga ini terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial yang memiliki peran masing-masing dalam sistem peradilan.⁴

 

E. Lembaga Negara Lainnya

Selain lembaga utama, terdapat juga lembaga negara lain seperti BPK, KPU, Bank Indonesia, dan KPK yang berfungsi mendukung jalannya pemerintahan agar lebih transparan dan akuntabel.⁵

 

__________

[1] Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

 

[2] Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 2, 19, dan 22D.

 

[3] Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4–17.

 

[4] Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24–24C.

 

[5] Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia, 2008).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERISTILAHAN, RUANG LINGKUP, DAN SUMBER HUKUM TATA NEGARA

  Nama : Syaqila Syalwa Putri Nur Khasanah NIM : 202510110110289 Kelas : G Mata Kuliah : Hukum Tata Negara Dosen Pengampu : Bayu Dwiwiddy Jatmiko, S.H., M.Hum. BAB I PERISTILAHAN, RUANG LINGKUP DAN SUMBER HUKUM TATA NEGARA a. Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara (HTN) Hukum Tata Negara adalah cabang hukum publik yang mengatur organisasi negara, hubungan antar lembaga negara, serta hubungan antara negara dan warga negara dalam bidang ketatanegaraan. HTN menitikberatkan pada struktur negara dan pelaksanaan kekuasaan negara berdasarkan konstitusi. Menurut Van der Pot , Hukum Tata Negara adalah peraturan yang menentukan badan-badan negara, kewenangannya, serta hubungan satu sama lain dan dengan warga negara.¹ Sedangkan menurut Logemann , HTN merupakan hukum yang mengatur organisasi negara secara keseluruhan.² b. Obyek dan Ruang Lingkup HTN Obyek HTN Obyek Hukum Tata Negara adalah negara dalam arti organisasi kekuasaan . Yang dikaji meliputi: 1.  ...
Baca selengkapnya

NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI INDONESIA

Nama : Syaqila Syalwa Putri Nur Khasanah NIM : 202510110110289 Kelas : G Mata Kuliah : Hukum Tata Negara Dosen Pengampu : Bayu Dwiwiddy Jatmiko S.H., M.Hum   BAB III NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI INDONESIA   A. Pengertian Negara Hukum Negara hukum merupakan konsep penyelenggaraan negara yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah maupun masyarakat harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.¹ Melalui konsep negara hukum, hukum berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan bernegara serta menjamin adanya ketertiban dan keadilan di masyarakat. Dengan demikian, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil. B. Ciri-ciri Negara Hukum Suatu negara dapat disebut sebagai negara hukum apabila memiliki beberapa ciri tertentu. Salah satunya adalah adan...
Baca selengkapnya

KEDUDUKAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Nama : Syaqila Syalwa Putri N.K NIM : 202510110110289 Kelas : G Mata Kuliah : Hukum Tata Negara Dosen Pengampu : Bayu Dwiddy Jatmiko S.H., M.Hum   BAB VII KEDUDUKAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA   A. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dilaksanakan secara langsung oleh rakyat sebagai wujud kedaulatan rakyat. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Untuk memenangkan pemilu, pasangan calon harus memperoleh lebih dari 50% suara dengan persebaran tertentu di sejumlah provinsi. Jika tidak terpenuhi, dilakukan putaran kedua. Menurut Jimly Asshiddiqie, pemilihan langsung ini memperkuat sistem presidensial karena Presiden memperoleh legitimasi langsung dari rakyat¹.   B. Wewenang, Kewajiban, dan Hak Presiden dan Wakil Presiden Presiden berkedudukan sebagai kepala neg...
Baca selengkapnya