JENIS DAN TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

 

Nama : Syaqila Syalwa Putri Nur Khasanah

NIM : 202510110110289

Kelas : G

Mata Kuliah : Hukum Tata Negara

Dosen Pengampu : Bayu Dwiwiddy Jatmiko S.H., M.Hum

 

BAB II

JENIS DAN TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

 

A. Tata Urutan Perundang-Undangan

Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan susunan atau hierarki norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Setiap peraturan memiliki tingkatan tertentu sehingga peraturan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari:

  1.      Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2.      Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
  3.      Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
  4.      Peraturan Pemerintah
  5.      Peraturan Presiden
  6.      Peraturan Daerah Provinsi
  7.      Peraturan Daerah Kabupaten/Kota²

B. Sumber dari Segala Sumber Hukum di Indonesia

            Dalam sistem hukum Indonesia, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Hal ini berarti bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berlaku harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.³

C. Kedudukan UUD 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

        Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedudukan sebagai hukum dasar tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. UUD 1945 menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara serta menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴

D. Perubahan UUD 1945

        Sejak masa reformasi, UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perubahan tersebut dilakukan untuk menyempurnakan sistem ketatanegaraan Indonesia agar lebih demokratis dan sesuai dengan perkembangan zaman.⁴

___________

[1] Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

[2] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

[3] Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

[4] Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERISTILAHAN, RUANG LINGKUP, DAN SUMBER HUKUM TATA NEGARA

  Nama : Syaqila Syalwa Putri Nur Khasanah NIM : 202510110110289 Kelas : G Mata Kuliah : Hukum Tata Negara Dosen Pengampu : Bayu Dwiwiddy Jatmiko, S.H., M.Hum. BAB I PERISTILAHAN, RUANG LINGKUP DAN SUMBER HUKUM TATA NEGARA a. Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara (HTN) Hukum Tata Negara adalah cabang hukum publik yang mengatur organisasi negara, hubungan antar lembaga negara, serta hubungan antara negara dan warga negara dalam bidang ketatanegaraan. HTN menitikberatkan pada struktur negara dan pelaksanaan kekuasaan negara berdasarkan konstitusi. Menurut Van der Pot , Hukum Tata Negara adalah peraturan yang menentukan badan-badan negara, kewenangannya, serta hubungan satu sama lain dan dengan warga negara.¹ Sedangkan menurut Logemann , HTN merupakan hukum yang mengatur organisasi negara secara keseluruhan.² b. Obyek dan Ruang Lingkup HTN Obyek HTN Obyek Hukum Tata Negara adalah negara dalam arti organisasi kekuasaan . Yang dikaji meliputi: 1.  ...
Baca selengkapnya

NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI INDONESIA

Nama : Syaqila Syalwa Putri Nur Khasanah NIM : 202510110110289 Kelas : G Mata Kuliah : Hukum Tata Negara Dosen Pengampu : Bayu Dwiwiddy Jatmiko S.H., M.Hum   BAB III NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI INDONESIA   A. Pengertian Negara Hukum Negara hukum merupakan konsep penyelenggaraan negara yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah maupun masyarakat harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.¹ Melalui konsep negara hukum, hukum berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan bernegara serta menjamin adanya ketertiban dan keadilan di masyarakat. Dengan demikian, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil. B. Ciri-ciri Negara Hukum Suatu negara dapat disebut sebagai negara hukum apabila memiliki beberapa ciri tertentu. Salah satunya adalah adan...
Baca selengkapnya

KEDUDUKAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Nama : Syaqila Syalwa Putri N.K NIM : 202510110110289 Kelas : G Mata Kuliah : Hukum Tata Negara Dosen Pengampu : Bayu Dwiddy Jatmiko S.H., M.Hum   BAB VII KEDUDUKAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA   A. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dilaksanakan secara langsung oleh rakyat sebagai wujud kedaulatan rakyat. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Untuk memenangkan pemilu, pasangan calon harus memperoleh lebih dari 50% suara dengan persebaran tertentu di sejumlah provinsi. Jika tidak terpenuhi, dilakukan putaran kedua. Menurut Jimly Asshiddiqie, pemilihan langsung ini memperkuat sistem presidensial karena Presiden memperoleh legitimasi langsung dari rakyat¹.   B. Wewenang, Kewajiban, dan Hak Presiden dan Wakil Presiden Presiden berkedudukan sebagai kepala neg...
Baca selengkapnya